Utusan PBB untuk Irak mengatakan ia mempunyai keprihatinan sungguh-sungguh mengenai pemilu nasional negara itu bulan Januari.
Ad Melkert mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB hari Senin, keberhasilan tidak dapat dijamin karena parlemen Irak baru seminggu lalu menyetujui undang-undang pemilu yang sudah lama tertunda.
Dewan Keamanan meminta kepada partai-partai politik Irak untuk menunjukkan persatuan nasional sementara pemilu semakin dekat.
Dewan Kepresidenan Irak masih harus menyetujui undang-undang itu yang meratakan jalan bagi pemilu bulan Januari. Penundaan mengancam kemampuan menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwal.
Hari Minggu, wakil presiden
dari golongan Arab Sunni Irak mengatakan ia akan mem-veto undang-undang pemilu
yang baru itu, kecuali kalau perubahan dibuat untuk memberi kepada warga Irak
yang tinggal di luar negeri lebih banyak wakil dalam parlemen.
Sementara itu, polisi Irak mengatakan orang-orang bersenjata yang berpakaian seragam militer membunuh 13 orang sebelum subuh hari Senin di sebuah desa yang mayoritas Sunni di sebelah barat Baghdad.
Kami telah memperbarui desain situs kami agar lebih mudah bagi Anda mencari berita, informasi, video, program VOA dan berbagai fitur interaktif. Kirim komentar Anda mengenai desain baru ini melalui surel di: voaindonesia@voanews.com